Hal itu diungkapkannya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu. Dia berkeinginan agar bisa berdiskusi dengan tokoh atau masyarakat yang menolak PP tersebut. Karena menurut Anderman, dengan direalisasikannya PP tersebut banyak keuntungan yang diperoleh warga Agam yang berada di sekitar Bukittinggi. ”Sebenarnya yang berubah hanya pengurusan administrasi, lain tidak,” tambahnya. 

 

Ia mengungkapkan, sebagian orang yang menolak PP itu selalu menghasut masyarakat yang tidak mengerti apa-apa. Misalnya, ada hasutan,  apa saja namanya bangunan kalau sudah masuk Bukittinggi akan dikenakan pajak. Padahal, itu pandangan yang salah, karena yang namanya pajak seperti PBB itu tergantung dari roda perekonomian suatu wilayah, jika peredaran uang pada tempat itu cepat, sudah pasti PBB nya akan naik, contoh yang paling dekat yaitu, Padang Luar wilayah Agam pajaknya lebih besar dibanding Panorama baru yang masuk wilayah Bukittinggi,” imbuhnya. 

 

Ketika disinggung faktor apa yang menyebabkan ada sebagian orang menolak hal itu, Anderman menjelaskan “Tidak ada salahnya saya katakan kalau itu sudah ada unsur politis, hanya mencari keuntungan pribadi dan golongan, karena dari Sumber Daya Alam (SDA) kita sama-sama tahu kalau tidak ada SDA sama sekali,” tegasnya. 

 

“Sekarang kita tidak usah munafik, coba kita lihat pembangunan yang kurang merata  khususnya Agam wilayah timur tentang pengaspalan jalan. Masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati jalan yang bagus, karena memang APBD Agam tidak mencukupi untuk pembangunan yang lebih merata,” tandasnya. (w)

 

Sumber : Posmetro Padang Online